UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
======================================
MATA UJIAN??? ??? : KEBIJAKAN PEMERINTAH
TINGKAT??? ??? ??? : SARJANA/DIPLOMA
HARI/TANGGAL??? ??? :
LOKASI WAKTU??? ??? : 60 MENIT
===================================================================
PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia
MATA UJIAN??? ??? : KEBIJAKAN PEMERINTAH
TINGKAT??? ??? ??? : SARJANA/DIPLOMA
HARI/TANGGAL??? ??? :
LOKASI WAKTU??? ??? : 60 MENIT
===================================================================
PETUNJUK :
Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 50, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara pilihan yang tersedia
1. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah:
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga
a. Mewujudkan efisiensi birokrasi
b. Mencapai peningkatan produlsi
c. Mengatasi kelemahan manajemen
d. Menoptimalkan penggunaan tenaga
Answer: a
2. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pas saat ini adalah:
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten
a. Pembinaan kesadaran warga negara
b. Pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. Pungutan pajak yang proporsional
d. Penegakan hukum secara konsisten
Answer: d
3. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali….
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan
3. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerinah yang baru adalah kecuali….
a. Pembangunan lembaga keuangan
b. Penyelesaian utang dunia usaha
c. Mewujudkan efisiensi ekonomi
d. Meningkatkan keterbukaan
Answer: a
4. Sistem pemerintah negara meurut UUD 1945 pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggungjawabnya ada pada
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
Answer: d
5. Sistem pemerintaha negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali…
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
b. Sistem konstitusi
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah negara
Answer: c
6. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah..
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Tidak tak terbatas
d. Absolut
a. Otoriter
b. Tidak terbatas
c. Tidak tak terbatas
d. Absolut
Answer: c
7. Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan :
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
a. Keputusan presiden No.27 tahun 1999
b. UU nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No.II/MPR/1978
d. TAP MPR NO.IV/MPR/1978
Answer: a
8. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam :
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001
a. TAP NO.V/MPR/2000
b. PP No.25 tahun 2000
c. Keppres No.30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001
Answer: b
9. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan….
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002
a. Keppres No.30 tahun 2003
b. Keppres No.102 tahun 2001
c. UU No.22 tahun 1999
d. UU No.20 tahun 2002
Answer: c
10. Asas yang diterapkan dalam pemerintahan daerah adalah sebagai berikut, kecuali….
a. Asas desentralisasi
b. Asas hukum
c. Asas dekosentrasi
d. Asas tugas perbantuan
a. Asas desentralisasi
b. Asas hukum
c. Asas dekosentrasi
d. Asas tugas perbantuan
Answer: b
11. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut…
a. Asas keterbukaan
b. Asas proporsionalitas
c. Asas profesionalistas
d. Asa akuntabilitas
a. Asas keterbukaan
b. Asas proporsionalitas
c. Asas profesionalistas
d. Asa akuntabilitas
Answer: b
12. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali
a. Partisipasi
b. Aturan hukum
c. Transparansi
d. Individualis
a. Partisipasi
b. Aturan hukum
c. Transparansi
d. Individualis
Answer: d
13. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut:
a. Teori institusionalisme
b. Teori kelompok
c. Teori inkrementalisme
d. Teori rasionalisme
a. Teori institusionalisme
b. Teori kelompok
c. Teori inkrementalisme
d. Teori rasionalisme
Answer: c
14. Menurut seorangahli, james R Anderson (1978) yang dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah
a. Keadilan
b. Kebijakan
c. Musyawarah
d. Gotong royong
a. Keadilan
b. Kebijakan
c. Musyawarah
d. Gotong royong
Answer: b
15. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali…
a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
a. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
b. Menerapkan proses administrasi yang tepat
c. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
d. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
Answer: d
16. Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya? yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan…
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat
a. Adat istiadat
b. Hukum dan kewenangan tertentu
c. Agama dan kepercayaan
d. Musyawarah untuk mufakat
Answer: b
17. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali….
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan
a. Pelaku kebijakan
b. Kebijakan pemerintah
c. Lingkungan kebijakan
d. Dana kebijakan
Answer: c
18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan….
a. Keadilan pemerintah
b. Kebijakan pemerintah
c. Peraturan pemerintah
d. Strategi pemerintah
a. Keadilan pemerintah
b. Kebijakan pemerintah
c. Peraturan pemerintah
d. Strategi pemerintah
Answer: b
19. Menurut undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi derah, diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan :
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan
Answer: d
20. Susunan kebijakan pemerintah daerah otonomi menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 terdiri dari…
a. Kepala daerah dan DPRD
b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah dan dinas-dinas
d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida
a. Kepala daerah dan DPRD
b. Kepala daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala derah dan dinas-dinas
d. Kepala daerah dan Tripida/Muspida
Answer: a
21. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah…
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001
Answer: a
22. Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan? adalah…
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001
a. UU No.21 tahun 2001
b. UU No.22 tahun 2002
c. UU No.21 tahun 2002
d. UU No.21 tahun 2001
Answer: b
23. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadipada jam:
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
a. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB
b. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB
c. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB
d. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB
Answer: a
24. Badan yang mengatur pasar tenaga listrik adalah :
a. Indonesia Power
b. BP Migas
c. PLN
d. BAPETAL
a. Indonesia Power
b. BP Migas
c. PLN
d. BAPETAL
Answer: d
25. Undang-undangyangmengatur perimbangan antara keuangan pusat dengan daerah diatur dalam:
a. UU No.25 tahun 1999
b. UU No.20 tahun 2002
c. UU No.20 tahun 1999
d. UU No.17 tahun 2003
a. UU No.25 tahun 1999
b. UU No.20 tahun 2002
c. UU No.20 tahun 1999
d. UU No.17 tahun 2003
Answer: a
26. Visi kebijakan energi nasional adalah:
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan open access pada sistempenyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik
a. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional
b. Menurunnya intensitas penggunaan energi
c. Menerapkan struktur asar yang kompetitif
d. Menciptakan open access pada sistempenyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik
Answer: a
27. Pelaksanaan Deman Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaat listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk…
a. Peningkatan efisiensi energi
b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
a. Peningkatan efisiensi energi
b. Peningkatan penguasaan teknologi energi
c. Peningkatan usaha penunjang energi nasional
d. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional
Answer: a
28. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan? dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir:
a. Intensifikasi
b. Diversifikasi
c. Konversi
d. Regulasi
a. Intensifikasi
b. Diversifikasi
c. Konversi
d. Regulasi
Answer: c
29. Penanaman modal bagi perusahaan asing di Indonesia dan kesempatan kepada perusahaan asing melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia diatur dalam:
a. UU No.1 tahun 1967
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.20 tahun 2002
d. UU No.20 tahun 1999
a. UU No.1 tahun 1967
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.20 tahun 2002
d. UU No.20 tahun 1999
Answer: a
30. Badan yang mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah:
a. Badan Pelaksana Migas
b. PERTAMINA
c. Badan Pengatur Migas
d. BPH Migas
a. Badan Pelaksana Migas
b. PERTAMINA
c. Badan Pengatur Migas
d. BPH Migas
Answer: a
31. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 rencananya akan diadakan di…
a. Kuala Lumpur
b. Bangkok
c. Bandung
d. Mesir
a. Kuala Lumpur
b. Bangkok
c. Bandung
d. Mesir
Answer: b
32. Negara yang menjabat ketua OPEC sekarang adalah …
a. Indonesia
b. Arab Saudi
c. Brunei Darussalam
d. Mesir
a. Indonesia
b. Arab Saudi
c. Brunei Darussalam
d. Mesir
Answer: a
33. KUBE adalah kependekan dari
a. Kebijakan Umum Bersama Energi
b. Keputusan Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum Bidang Energi
d. Keputusan Untuk Bidang Energi
a. Kebijakan Umum Bersama Energi
b. Keputusan Umum Bidang Energi
c. Kebijakan Umum Bidang Energi
d. Keputusan Untuk Bidang Energi
Answer: c
34. UUD 1945 sampai sekarang telah mengalami amandemen sebanyak…
a. Dua kali
b. Tiga kali
c. Empat kali
d. Lima kali
a. Dua kali
b. Tiga kali
c. Empat kali
d. Lima kali
Answer: c
35. Berikut ini BUMN yang bergerak dalam bidang energi atau kelistrikan, Kecuali..
a. PT.Indonesia Power
b. PT.ANTAM
c. PT.PGN
d. PT.PG Paiton
a. PT.Indonesia Power
b. PT.ANTAM
c. PT.PGN
d. PT.PG Paiton
Answer: d
36. Propenas adalah kependekan dari ….
a. Peogram Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pendidikan Nasional
d. Proyek Pendidikan Nasional
a. Peogram Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pendidikan Nasional
d. Proyek Pendidikan Nasional
Answer: a
37. Yang dimaksud dengan SNI adalah :
a. Sertifikat Nasional Indonesia
b. Standar Nasional Indonesia
c. Sertifikasi Nasional Indonesia
d. Standarisasi Nasional Indonesia
a. Sertifikat Nasional Indonesia
b. Standar Nasional Indonesia
c. Sertifikasi Nasional Indonesia
d. Standarisasi Nasional Indonesia
Answer: b
38. Ketua pemilihan umum nasional adalah…
a. Nazaruddin Syamsudin
b. Din Syamsudin
c. Rudini
d. Bambang Sulistyo
a. Nazaruddin Syamsudin
b. Din Syamsudin
c. Rudini
d. Bambang Sulistyo
Answer: a
39. kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati dinamakan…
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl
b. Kabinet Indonesia Bersatu
c. Kabinet Persatuan Nasional
d. Kabinet Gotong Royong
a. Kabinet Pembangunan Nasioanl
b. Kabinet Indonesia Bersatu
c. Kabinet Persatuan Nasional
d. Kabinet Gotong Royong
Answer: d
40. Panglima Militer Penguasa Operasi Militer di Aceh adalah….
a. Abdullah Puteh
b. Endang Suwarya
c. Rimarizad Riyakudu
d. Widodo AS
a. Abdullah Puteh
b. Endang Suwarya
c. Rimarizad Riyakudu
d. Widodo AS
Answer: b
41. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah…
a. Presiden
b. DPR
c. Presiden dan DPR
d. Bappenas
a. Presiden
b. DPR
c. Presiden dan DPR
d. Bappenas
Answer: c
42. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999
Answer: c
43. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
a. 1 tahun sekali
b. 2 tahun sekali
c. 5 tahun sekali
d. 25 tahun sekali
a. 1 tahun sekali
b. 2 tahun sekali
c. 5 tahun sekali
d. 25 tahun sekali
Answer: c
44. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999
a. UU No.22 tahun 1999
b. UU No.25 tahun 1999
c. UU No.25 tahun 2000
d. UU No.28 tahun 1999
Answer: d
45. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah..
a. Mar?ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie
a. Mar?ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie
Answer: b
46. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini adalah…
a. Mar?ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie
a. Mar?ie Muhammad
b. Taufiqurachman Ruki
c. Din Syamsudin
d. Jimly Asshiddiqie
Answer: d
47. Kapan dimulainya pelaksanaan AFTA:
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020
a. 2003
b. 2010
c. 2005
d. 2020
Answer: a
48. Kapan mulai dilaksanakan WTO untuk negara berkembang:
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020
a. 2003
b. 2005
c. 2010
d. 2020
Answer: d
49. DampakIndonesia setelah ikut meratifikasi protocol kyoto adalah…
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip ?Good Govermance?
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang
a. Pembangunan harus memperhatikan dan mengurangi dampak lingkungan
b. Pemerintahan harus menganut prinsip ?Good Govermance?
c. Pemerintah harus keluar dari IMF
d. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang
Answer: a
50. Kapan Indonesia keluar dari IMF
e. 2003
f. 2004
g. 2005
h. Belum ada renaca keluar
e. 2003
f. 2004
g. 2005
h. Belum ada renaca keluar
Answer: b
